VOA.net_Krisis pelayanan kesehatan di RSUD Aceh Besar kini mencapai titik yang mengkhawatirkan. Penutupan 13 poliklinik akibat mogok tenaga medis, ditambah dengan pengakuan bahwa stok obat telah kosong selama lima bulan, menjadi bukti nyata rapuhnya sistem pelayanan publik di daerah tersebut.
Pengamat Ilmu Sosial dan Politik, M. Nur, S.I.Kom., M.I.Kom, menilai kondisi ini sebagai bentuk kegagalan serius pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dasar negara: melindungi rakyat.
“Kalau benar stok obat sudah kosong selama lima bulan, ini bukan lagi kelalaian, ini pembiaran. Tidak mungkin persoalan sebesar ini tidak diketahui oleh pemerintah daerah. Artinya ada kegagalan total dalam pengelolaan dan pengawasan,” tegasnya.
Menurut M. Nur, dalam sistem pemerintahan yang sehat, ketersediaan obat adalah indikator paling dasar dari berjalannya fungsi pelayanan kesehatan. Kekosongan yang berlangsung berbulan-bulan menunjukkan adanya masalah sistemik mulai dari perencanaan anggaran yang tidak tepat, proses pengadaan yang bermasalah, hingga lemahnya kontrol birokrasi.
“Ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan tidak berjalan. Rantai kebijakan dari perencanaan sampai distribusi terputus. Kalau dibiarkan lima bulan, itu artinya tidak ada respons cepat, tidak ada sense of crisis dari pemimpin daerah,” ujarnya.
Ia juga menilai, mogoknya tenaga medis tidak bisa dilepaskan dari kondisi tersebut. Dalam situasi di mana fasilitas tidak memadai dan kebutuhan dasar pelayanan tidak tersedia, maka lumpuhnya pelayanan adalah konsekuensi yang tidak terhindarkan.
“Tenaga medis bekerja dalam sistem. Ketika sistem itu rusak obat tidak ada, layanan terganggu maka pelayanan pasti berhenti. Ini bukan semata-mata soal individu, tapi kegagalan sistem yang dikelola pemerintah,” tambahnya.
Lebih jauh, M. Nur menyoroti bahwa kondisi ini mencerminkan lemahnya kepemimpinan dalam mengelola sektor strategis. Dalam perspektif sosial-politik, pemimpin daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Lima bulan tanpa obat itu bukan waktu yang singkat. Ini cukup untuk menilai apakah ada keseriusan dalam memimpin atau tidak. Dan yang terlihat hari ini adalah lemahnya kapasitas kepemimpinan dalam mengelola Aceh Besar,” katanya.
Dampaknya sangat jelas: masyarakat menjadi korban. Mereka datang ke rumah sakit untuk berobat, tetapi justru tidak mendapatkan layanan yang layak. Tidak ada dokter, tidak ada obat, dan tidak ada kepastian.
“Ini ironi besar. Negara seharusnya hadir melindungi rakyat, tapi dalam kondisi ini justru terlihat absen. Ini bukan hanya krisis kesehatan, ini krisis tanggung jawab,” ujar M. Nur.
Ia menegaskan, jika tidak segera dilakukan pembenahan menyeluruh, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin tergerus.
“Ini sudah masuk krisis kepercayaan. Pemerintah harus segera transparan, mengevaluasi total sistem pengelolaan, dan memastikan pelayanan kesehatan kembali berjalan. Jika tidak, maka kejadian ini akan menjadi catatan buruk dalam sejarah tata kelola Aceh Besar,” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Kirim Komentar