Pemerintah Aceh Serahkan Dokumen R3P ke Pemerintah Pusat, Kebutuhan Pemulihan Capai Rp153,3 Triliun

Muhammad MTA
Juru Bicara Pemerintah Aceh

VOA.net_Pemerintah Aceh secara resmi telah menyampaikan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Dokumen tersebut diserahkan pada 3 Februari 2026 sebagai dasar perencanaan pemulihan Aceh pascabencana.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa Dokumen R3P telah disahkan oleh Gubernur Aceh dan memuat secara komprehensif data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan menyeluruh pascabencana. 

Dokumen ini disusun berdasarkan usulan dari seluruh level kewenangan, mulai dari kementerian dan lembaga (K/L) di tingkat pusat, Pemerintah Aceh, hingga pemerintah kabupaten dan kota.

“Dokumen R3P ini menjadi pijakan utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana, karena memuat kebutuhan lintas sektor dan lintas kewenangan,” ujar Muhammad MTA.

Ia menambahkan, secara khusus Tim Bappenas RI telah turun langsung ke Aceh untuk melaksanakan rapat koordinasi bersama Tim Pemerintah Aceh guna menyelaraskan dokumen R3P yang telah disusun.

Saat ini, BNPB tengah melakukan proses verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen R3P yang telah diterima. 

Setelah itu, BNPB akan melaksanakan verifikasi faktual ke lapangan di kabupaten dan kota terdampak untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil.

“Setelah verifikasi faktual selesai, BNPB akan meneruskan dokumen tersebut kepada Bappenas RI sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” jelasnya.

Berdasarkan dokumen R3P yang telah disampaikan, total kebutuhan anggaran pemulihan Aceh pascabencana diperkirakan mencapai Rp153,3 triliun. 

Anggaran tersebut terbagi ke dalam beberapa kewenangan, yakni kewenangan K/L (Pemerintah Pusat) sebesar Rp41,8 triliun, kewenangan Pemerintah Aceh Rp22 triliun, kewenangan pemerintah kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kewenangan masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp29 triliun.

Muhammad MTA menegaskan bahwa berbagai langkah pemulihan masih terus dilakukan oleh pemerintah. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Aceh juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus bersatu dan berkolaborasi demi mempercepat pemulihan Aceh pascabencana.

“Pemerintah berharap seluruh elemen dapat bersatu agar Aceh bisa bangkit dan menjadi lebih baik setelah bencana ini,” pungkasnya.

Pemerintah Aceh memastikan akan terus menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada publik dan insan pers secara berkala.[ADV]