VOA.net_Polemik penunjukan Imum Chik di Masjid Abu Indrapuri terus menuai sorotan masyarakat di Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar. Kebijakan penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Aceh Besar dinilai telah menimbulkan gaduhan di tengah masyarakat serta memicu perdebatan yang berkepanjangan.
Pengamat ilmu sosial dan ilmu politik, M. Nur, S.I.Kom., M.I.Kom, menilai polemik tersebut muncul karena adanya perbedaan antara mekanisme penunjukan melalui kebijakan pemerintah dengan praktik demokrasi lokal yang selama ini dijalankan masyarakat. Menurutnya, masyarakat Indrapuri telah lama memiliki budaya musyawarah dalam menentukan pemimpin keagamaan, termasuk posisi Imum Chik.
Tradisi memilih melalui musyawarah merupakan bagian dari budaya sosial masyarakat. Ketika proses itu tidak lagi menjadi rujukan utama, maka wajar jika muncul reaksi dan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jabatan Imum Chik bukan sekadar posisi administratif, tetapi memiliki tanggung jawab sosial dan keagamaan yang menuntut kehadiran intens di masjid serta kedekatan dengan jamaah.
Karena itu, masyarakat juga mempertanyakan efektivitas pelaksanaan tugas apabila figur yang ditunjuk memiliki kesibukan tinggi mengikuti agenda pemerintahan daerah, menghadiri berbagai undangan resmi, hingga aktivitas publik lainnya.
Lebih lanjut, M. Nur juga menyinggung pernyataan Bupati Aceh Besar saat masa kampanye yang menekankan pentingnya menyatukan ulama dan umara serta mengajak masyarakat bersatu dalam membangun Aceh Besar yang lebih maju. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini justru memperlihatkan situasi yang bertolak belakang dengan semangat tersebut.[media tipikor.COM]
Tinggalkan Komentar
Kirim Komentar